Diposkan   04 September 2022   00:00 WIB   Oleh : Admin   Berita

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMA/PMDN

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMA/PMDN

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMA/PMDN


1.      Pelaksanaan Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMA/PMDN diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2022 di Atria Hotel Magelang dengan menghadirkan:

a)     Narasumber Kegiatan

· Ismail, S.Si., M.Si. (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang) dengan materi Peraturan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Lingkungan Berdasarkan

     Undang Undang Cipta Kerja;

·Ir. Handry Widiyarto, M.H. (Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Magelang) dengan materi Program Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR)

     sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

·Tjatjoek Hindarto, S.Sos., M.M. (Sub Koordinator Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian) menyampaikan materi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

b)     Moderator: Retno Untari, S.Sos. (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang).

c)     Peserta

· Hadir 40 (empat puluh) pelaku usaha PMA/PMDN dari wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

2.      Hasil Pelaksanaan Kegiatan

a.     Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;

b.  Pemaparan materi Persetujuan Lingkungan oleh narasumber disampaikan bahwa secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan UUCK yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha.

Semangat UUCK adalah penyederhanaan regulasi perizinan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja. Persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan tetap menjadi bagian dari muatan persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha. Selama Izin Usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan, namun apabila terjadi pelanggaran misalnya tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Dengan demikian perusahaan dapat dicegah dari tindakan pengrusakan lingkungan yang lebih parah dan mendorong pelaku usaha untuk semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Setiap usaha yang memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Sementara usaha wajib SPPL tidak wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Jenis dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha. Penentuannya didasarkan pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23 UU No. 32 Tahun 2009. Sementara tingkat risiko usaha digunakan untuk penetapan jenis Perizinan Berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

c.    Materi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh narasumber disampaikan bahwa salah satu perwujudan penyederhanaan dasar perizinan berusaha yaitu melalui KKPR, setelah sebelumnya banyak sekali proses yang rumit dan tidak transparan. KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan yang diamanatkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. KKPR menjadi izin hulu, artinya Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung bisa terbit apabila pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan KKPR.

Berdasarkan PP No. 21/2021 KKPR akan diterbitkan berdasarkan kajian RTR secara berjenjang dan komplementer dan dengan memperhatikan Pertek Pertanahan dengan masa berlaku KKPR yang diberikan adalah 3 tahun. Penerbitan KKPR paling sedikit memuat lokasi kegiatan, jenis peruntukan pemanfaatan ruang, KDB dan KLB, indikasi program pemanfaatan ruang, persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

d.     Materi Perizinan Berusaha disampaikan bahwa OSS RBA merupakan sistem perizinan yang berlaku sebagai wujud atau implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsip yang digunakan dalam perizinan usaha berbasis risiko adalah Trust but Verify. Hal
ini mengubah konsep perizinan yang bersifat ex-ante (persyaratan 
dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Tujuan penerapan pendekatan ini adalah meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana; serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi pelaku usaha UMK, NIB langsung diterbitkan oleh sistem OSS setelah melengkapi formulir permohonan perizinan berusaha. Sementara bagi pelaku usaha Non-UMK untuk mendapatkan perizinan berusaha wajib menyelesaikan persyaratan dasar terlebih dahulu, yang terdiri dari KKPR, Persetujuan Lingkungan, dan PBG, yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh K/L/D/I sesuai dengan kewenangannya.

3.      Kesimpulan

a.   Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan bentuk dukungan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Sekaligus sebagai sarana penyampaian aturan-aturan terbaru terkait Penanaman Modal.

b.     Pengintegrasian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Lingkungan dalam perizinan berusaha merupakan wujud penyederhanaan dasar perizinan berusaha. OSS RBA diharapkan dapat menjadi platform layanan perizinan yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapat izin berusaha bagi pelaku usaha.

e.      Sesi desk pendampingan teknis efektif menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha bagi peserta kegiatan.

 

 


Share: